JENDELAINFORMASIONLINE.com – Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPRD Kabupaten Sukabumi memberikan sejumlah catatan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027. Catatan tersebut mencakup keterbatasan ruang fiskal, strategi pembiayaan defisit, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), hingga pemerataan pelayanan publik.
Pandangan umum fraksi disampaikan Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi dari Fraksi PDI Perjuangan, Junajah Jajah Nurdiansyah, dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Sukabumi, Kamis (1/10/2026).
Dalam pembahasannya, Fraksi PDIP menekankan pentingnya penyusunan anggaran yang realistis dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Kebijakan APBD dinilai tidak cukup hanya memenuhi perencanaan administratif, tetapi juga harus menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.
“APBD jangan hanya dilihat sebagai dokumen angka pendapatan dan belanja. Setiap kebijakan anggaran harus memiliki arah yang jelas, target yang terukur, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” ujar Junajah.
Berdasarkan proyeksi dalam Raperda APBD 2027, pendapatan daerah Kabupaten Sukabumi diperkirakan mencapai sekitar Rp4,17 triliun, sedangkan belanja daerah berada di angka Rp4,24 triliun. Dengan komposisi tersebut, terdapat defisit sekitar Rp68,58 miliar yang direncanakan ditutup melalui pembiayaan.
Menanggapi kondisi tersebut, Fraksi PDIP meminta pemerintah daerah menjelaskan secara terperinci strategi pembiayaan yang akan ditempuh, termasuk rencana pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA). Fraksi menilai penggunaan pembiayaan harus mempertimbangkan urgensi program serta dampaknya terhadap kepentingan masyarakat.
Menurut Junajah, kebijakan pembiayaan perlu diarahkan pada kebutuhan yang benar-benar mendesak agar keterbatasan ruang fiskal tidak mengurangi efektivitas pembangunan dan pelayanan publik.
Dorong Peningkatan PAD dan Efisiensi Belanja
Selain menyoroti struktur APBD, Fraksi PDIP mendorong peningkatan kemandirian fiskal melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah. Upaya tersebut dinilai penting untuk mengurangi ketergantungan pembangunan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat.
“Pemerintah daerah perlu mengoptimalkan potensi pendapatan yang ada, sekaligus memastikan tidak terjadi kehilangan potensi penerimaan. Kemandirian keuangan daerah harus dibangun secara bertahap melalui kebijakan yang realistis dan terukur,” kata Junajah.
Fraksi PDIP juga meminta agar kenaikan belanja operasional diimbangi dengan indikator kinerja yang jelas. Pengeluaran rutin pemerintah, menurut pandangan fraksi, perlu dikelola secara efektif supaya tidak semakin membatasi anggaran yang tersedia untuk pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Dalam konteks tersebut, DPRD melalui pembahasan APBD memiliki peran untuk mencermati kesesuaian antara rencana belanja, target kinerja, dan manfaat program yang diajukan pemerintah daerah.
Pendidikan, Kesehatan, dan Infrastruktur Jadi Perhatian
Pada sektor pelayanan dasar, Fraksi PDIP meminta agar pendidikan dan kesehatan tetap menjadi prioritas dalam penyusunan APBD 2027.
Sejumlah persoalan yang menjadi perhatian meliputi pemerataan sarana pendidikan, peningkatan kualitas tenaga pendidik, serta perluasan akses layanan kesehatan, khususnya bagi masyarakat yang tinggal jauh dari pusat perkotaan.
“Pendidikan dan kesehatan merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Karena itu, alokasi anggarannya harus mampu menjawab persoalan nyata di lapangan, bukan sekadar memenuhi target angka,” ujarnya.
Fraksi PDIP turut menyoroti pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur. Perbaikan jalan, jembatan, irigasi, serta fasilitas keselamatan lalu lintas dinilai perlu direncanakan secara terukur agar penanganan kerusakan tidak selalu dilakukan setelah kondisinya semakin parah.
Di samping itu, karakteristik geografis Kabupaten Sukabumi yang memiliki kawasan rawan bencana menjadi alasan perlunya penguatan kebijakan mitigasi. Junajah meminta pemerintah daerah memperkuat pemetaan wilayah rawan bencana dan menyusun basis data mitigasi sebagai landasan dalam menentukan program serta alokasi anggaran.
UMKM dan Kinerja BUMD Ikut Disorot
Penguatan ekonomi masyarakat melalui usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta produk lokal juga menjadi bagian dari catatan Fraksi PDIP. Pemerintah daerah didorong memperluas akses permodalan, pasar, pelatihan kewirausahaan, dan kemudahan perizinan bagi pelaku usaha.
Junajah menilai belanja pemerintah daerah dapat turut mendukung pertumbuhan ekonomi lokal melalui pemanfaatan produk dan jasa pelaku usaha daerah, sepanjang dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.
Sementara itu, kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) diminta menjadi perhatian pemerintah. Evaluasi diperlukan untuk memastikan badan usaha milik daerah dapat meningkatkan kinerja dan memberikan kontribusi secara optimal bagi perekonomian maupun pendapatan daerah.
Fraksi PDIP juga menekankan pentingnya transparansi dan pengawasan dalam pelaksanaan anggaran. Setiap program, menurut fraksi, harus dilengkapi indikator kinerja yang jelas agar hasilnya dapat dievaluasi dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
“Ukuran keberhasilan pembangunan bukan hanya angka statistik. Yang paling penting adalah seberapa besar manfaatnya dirasakan masyarakat,” katanya.
Pada prinsipnya, Fraksi PDIP menerima Raperda APBD Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2027 untuk dibahas lebih lanjut dengan sejumlah catatan.
Junajah menegaskan, fraksinya akan mengawal pelaksanaan APBD setelah ditetapkan agar kebijakan anggaran tetap berorientasi pada peningkatan pelayanan publik, penguatan ekonomi masyarakat, pembangunan infrastruktur, serta kemandirian fiskal daerah.
“Yang kami dorong adalah APBD yang realistis dalam perencanaan, tepat dalam pengalokasian, efektif dalam pelaksanaan, dan terukur hasilnya,” tandasnya.
Admin