JENDELAINFORMASIONLINE.com – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sukabumi, Leni Liawati, menyoroti belum optimalnya penyaluran program pembiayaan usaha yang diluncurkan Pemerintah Kabupaten Sukabumi melalui Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Program yang digadang-gadang menjadi solusi bagi pelaku usaha kecil agar terhindar dari jeratan pinjaman online (pinjol) dan bank emok tersebut dinilai belum menjangkau masyarakat secara luas.
Leni menyampaikan, salah satu program unggulan berupa kredit tanpa bunga, seperti PRIMAS (Pinjaman Ringan Masyarakat Sukabumi), sejatinya dapat menjadi instrumen efektif untuk menekan praktik rentenir modern di tingkat desa dan kecamatan. Namun, hasil evaluasi DPRD menunjukkan bahwa hingga saat ini baru 11 pelaku usaha yang berhasil mengakses fasilitas tersebut.
“Ini menunjukkan ada masalah besar dalam proses penyaluran. Programnya bagus, bantuan bunganya disubsidi pemerintah, tanpa agunan, plafon sampai Rp5 juta. Tapi kalau aksesnya rumit, masyarakat jadi enggan,” ujar Leni.
Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kabupaten Sukabumi itu menilai, kendala utama terletak pada persyaratan administratif yang dinilai cukup memberatkan. Beberapa di antaranya adalah kewajiban memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) minimal enam bulan serta harus lolos BI Checking.
Menurutnya, banyak pelaku usaha kecil yang belum mampu memenuhi ketentuan tersebut. Sebagian masih memiliki pinjaman di lembaga keuangan lain, terjerat pinjol, atau NIB yang dimiliki belum memenuhi ketentuan usia minimal.
“Masyarakat rata-rata tidak paham bagaimana mengurus NIB. Ini bukan hanya soal syarat yang ketat, tapi juga kurangnya sosialisasi dari pemerintah,” tambahnya.
Kondisi tersebut berdampak pada rendahnya minat masyarakat untuk mengakses pembiayaan resmi. Akibat proses pengajuan yang dinilai berbelit dan memakan waktu, sebagian pelaku usaha justru memilih pinjaman dari bank emok dan pinjol. Meski berbunga tinggi, jalur tersebut dianggap lebih cepat dan mudah.
Padahal, selain kredit tanpa bunga, pemerintah daerah juga memiliki sejumlah program pendukung lain, seperti bantuan modal usaha, bantuan peralatan, serta pelatihan peningkatan keterampilan. Namun, Leni menegaskan bahwa seluruh program tersebut tidak akan berjalan optimal apabila akses awal pembiayaan masih sulit dijangkau.
Untuk itu, ia mendorong pemerintah daerah agar melakukan pendampingan yang lebih intensif kepada pelaku usaha kecil, terutama di tingkat bawah.
“Memperbanyak sosialisasi tata cara pembuatan NIB, memperbaiki sistem verifikasi berbasis data akurat, serta menyederhanakan proses pengajuan pembiayaan di tingkat lapangan,” jelasnya.
“Kami ingin program ini menjadi solusi nyata. Kalau persyaratan terlalu rumit, masyarakat kecil akan tetap terjebak pinjol dan rentenir, dan tujuan program tidak tercapai,” tegas Leni.
DPRD Kabupaten Sukabumi pun menegaskan akan terus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program pembiayaan tersebut agar benar-benar tepat sasaran dan tidak berhenti pada angka 11 penerima manfaat.
Admin