JENDELAINFORMASIONLINE.com – Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) DPRD Kabupaten Sukabumi menyoroti tingginya ketergantungan fiskal daerah terhadap transfer pemerintah pusat dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027. Fraksi tersebut mendorong pemerintah daerah memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan anggaran pembangunan.
Sorotan tersebut disampaikan dalam Pandangan Umum Fraksi Gerindra terhadap Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD 2027 pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sukabumi, Kamis (1/10/2026).
Juru bicara Fraksi Gerindra, Hera Iskandar, mengungkapkan Transfer Keuangan Daerah (TKD) masih mendominasi struktur pendapatan Kabupaten Sukabumi. Dalam RAPBD 2027, pendapatan daerah diproyeksikan mencapai Rp4,171 triliun, sedangkan belanja daerah direncanakan sebesar Rp4,240 triliun.
Di sisi lain, target PAD justru mengalami penurunan. Dalam RAPBD 2027, PAD ditargetkan sebesar Rp897,54 miliar, turun Rp6,36 miliar atau sekitar 0,70 persen dibandingkan target dalam APBD Murni 2026 sebesar Rp903,91 miliar.
Kondisi tersebut menjadi perhatian Fraksi Gerindra, terutama karena pemerintah daerah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sukabumi mencapai 5,44 persen hingga 7,51 persen.
“Di tengah optimisme pertumbuhan ekonomi daerah yang ditargetkan mencapai 5,44 persen hingga 7,51 persen, melandainya target PAD menjadi pertanyaan teknokratis,” ujar Hera saat membacakan pandangan umum Fraksi Gerindra.
Gerindra Dorong Optimalisasi Pendapatan Daerah
Hera menyebutkan, TKD masih menyumbang sekitar 78,29 persen dari total pendapatan daerah. Menurut Fraksi Gerindra, kondisi tersebut menunjukkan perlunya langkah strategis untuk memperkuat kemandirian fiskal Kabupaten Sukabumi.
Fraksi Gerindra mendorong pemerintah daerah menggali potensi pendapatan yang belum optimal, antara lain melalui digitalisasi pemungutan retribusi dan optimalisasi pajak daerah, termasuk Pajak Air Permukaan.
Selain itu, intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dinilai perlu dilakukan dengan tetap memperhatikan kemampuan masyarakat. Peningkatan PAD diharapkan berjalan seiring dengan pertumbuhan ekonomi sehingga potensi berbagai sektor usaha dapat memberikan kontribusi lebih besar terhadap pendapatan daerah.
Anggaran Infrastruktur Naik, Pengawasan Diminta Diperketat
Selain pendapatan daerah, Fraksi Gerindra menyoroti alokasi belanja modal untuk sektor infrastruktur, khususnya jalan, jaringan, dan irigasi. Dalam RAPBD 2027, alokasi belanja tersebut mencapai Rp288,27 miliar atau meningkat 57,28 persen.
Fraksi Gerindra menilai peningkatan anggaran harus diikuti pengawasan yang ketat agar pembangunan menghasilkan infrastruktur berkualitas dan berumur panjang. Pengawasan diperlukan mulai dari proses pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan pekerjaan, hingga pemeriksaan kualitas hasil pembangunan.
“Jangan sampai anggaran ratusan miliar kembali menjadi jalan berlubang dalam hitungan bulan akibat lemahnya pengawasan. Pengadaan barang dan jasa harus menekan efisiensi dan menghentikan segala bentuk kebocoran,” tegas Hera.
Melalui pandangan tersebut, Fraksi Gerindra meminta pemerintah daerah memastikan transparansi pengadaan, kualitas pekerjaan konstruksi, serta pengawasan pelaksanaan proyek. Langkah itu dinilai penting agar peningkatan belanja infrastruktur benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Penguatan Ekonomi Desa untuk Kurangi Ketergantungan Fiskal
Fraksi Gerindra juga mendorong penguatan ekonomi berbasis desa sebagai salah satu upaya memperluas sumber pertumbuhan ekonomi daerah. Salah satu usulan yang disampaikan ialah mengintegrasikan program Makan Bergizi Gratis (MBG), Kawasan Desa Mandiri Pangan (KDMP), dan Koperasi Desa Merah Putih dalam satu ekosistem ekonomi desa.
Integrasi tersebut diharapkan membuka peluang bagi koperasi desa untuk terlibat dalam rantai pasok program MBG. Dengan demikian, manfaat ekonomi tidak hanya dinikmati penyedia, tetapi juga petani, peternak, nelayan, serta pelaku usaha lokal.
Di sektor pangan dan energi, Fraksi Gerindra mendorong optimalisasi anggaran irigasi, termasuk untuk mendukung pencetakan sawah baru. Sementara itu, Bonus Produksi Panas Bumi sebesar Rp8 miliar diusulkan untuk diarahkan pada pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan tambang dan mendukung konservasi lingkungan.
Gerindra Minta BUMD Berkontribusi terhadap PAD
Pembenahan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) turut menjadi perhatian Fraksi Gerindra dalam pembahasan RAPBD 2027.
Fraksi tersebut meminta pemerintah daerah melakukan restrukturisasi BUMD melalui audit kinerja dan perbaikan tata kelola. BUMD diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap PAD melalui dividen dan Return on Investment (ROI) yang terukur.
Menurut Fraksi Gerindra, pengelolaan BUMD perlu diarahkan agar perusahaan daerah mampu meningkatkan kinerja usaha dan memberikan nilai tambah bagi keuangan daerah, bukan justru menambah beban fiskal pemerintah.
Lima Rekomendasi untuk RAPBD 2027
Menutup pandangan umumnya, Fraksi Gerindra yang diketuai Teddi Setiadi dengan sekretaris Ruslan Abdul Hakim menyampaikan lima rekomendasi kepada Bupati Sukabumi dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Pertama, menyelaraskan APBD 2027 dengan Asta Cita, termasuk melalui penguatan program MBG, KDMP, dan Koperasi Desa.
Kedua, memperkuat ekosistem agroindustri dan pariwisata secara terintegrasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Ketiga, melakukan digitalisasi serta rekayasa target PAD agar potensi pendapatan daerah dapat dioptimalkan.
Keempat, melakukan kalkulasi secara cermat terhadap pembiayaan neto dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp68,58 miliar guna mencegah munculnya defisit maupun tunda bayar pada akhir tahun anggaran.
Kelima, melaksanakan lelang dini atau early tender terhadap paket belanja modal infrastruktur setelah proses evaluasi gubernur. Langkah tersebut diharapkan memungkinkan pekerjaan fisik dimulai lebih awal sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan masyarakat sejak Triwulan I 2027.
Melalui lima rekomendasi tersebut, Fraksi Gerindra menekankan pentingnya penguatan kemandirian fiskal, pengawasan anggaran, dan peningkatan kualitas belanja daerah. Pembahasan RAPBD 2027 diharapkan tidak hanya menghasilkan perencanaan keuangan, tetapi juga mendorong pembangunan yang efektif, transparan, dan berdampak bagi masyarakat Kabupaten Sukabumi.
Admin