JENDELAINFORMASIONLINE.com DPRD Kabupaten Sukabumi akan menindaklanjuti jawaban pemerintah daerah atas pandangan umum tujuh fraksi dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Tahun Anggaran 2027. Pembahasan lanjutan akan dilakukan bersama komisi-komisi DPRD dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk mendalami berbagai catatan serta masukan yang telah disampaikan.
Hal tersebut mengemuka dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Sukabumi di Ruang Sidang DPRD, Jumat (2/10/2026). Dalam rapat tersebut, Wakil Bupati Sukabumi Andreas membacakan jawaban Bupati Sukabumi Asep Japar atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi Budi Azhar Mutawali dan dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), perangkat daerah, para camat, serta undangan lainnya.
Andreas mengatakan, seluruh pandangan umum yang disampaikan tujuh fraksi telah mendapatkan jawaban dari pemerintah daerah. Tahapan berikutnya adalah pembahasan secara lebih terperinci bersama komisi DPRD dan OPD sesuai bidang masing-masing.
“Tadi sudah disampaikan dari setiap pandangan fraksi-fraksi, ada tujuh fraksi yang sudah dibacakan, yang semuanya sudah dijawab dengan tuntas. Dan insyaallah ini akan dilakukan pembahasan dengan komisi-komisi terkait,” kata Andreas.
Menurutnya, pembahasan lanjutan perlu dilakukan secara terkoordinasi agar kebijakan anggaran yang dirumuskan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Sukabumi.
“Ini mudah-mudahan cepat bersinergi dan juga pembahasannya secara detail sehingga dampaknya bisa dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Sukabumi secara merata,” ujarnya.
Untuk mendukung proses tersebut, Andreas menegaskan bahwa kepala dinas atau pimpinan OPD terkait perlu hadir dalam setiap pembahasan bersama DPRD. Koordinasi mengenai kehadiran pejabat tersebut dapat dilakukan melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi.
“Ya, tadi termasuk kepala dinasnya harus hadir itu. Untuk setiap pembahasan-pembahasan nanti melalui Pak Sekda mungkin bisa diatensi langsung,” ujar Andreas.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi Budi Azhar Mutawali menyatakan bahwa jawaban pemerintah daerah akan menjadi bahan bagi DPRD untuk melanjutkan pembahasan bersama mitra kerja dan komisi-komisi terkait.
“Barusan kita sudah mendapatkan jawaban dari pemerintah daerah terhadap pandangan fraksi-fraksi di rapat paripurna. Tentunya dari jawaban tersebut ini akan ditindaklanjuti secara utuh dalam pembahasan rapat-rapat berikutnya dengan mitra kerja dan komisi-komisinya,” kata Budi.
Budi menyebut pembahasan Raperda APBD 2027 dijadwalkan dimulai pada Senin, 5 Oktober 2026. Tahapan tersebut menjadi bagian dari proses pembahasan anggaran antara DPRD dan pemerintah daerah sebelum kebijakan anggaran ditetapkan.
“Kita dari mulai Senin (5/10/2026) langsung lakukan pembahasan,” ujarnya.
Pendapatan Daerah dan Pelayanan Dasar Jadi Perhatian
Dalam jawaban bupati, Pemerintah Kabupaten Sukabumi menyampaikan sejumlah arah kebijakan dalam penyusunan RAPBD 2027, termasuk optimalisasi pendapatan daerah. Upaya tersebut direncanakan melalui digitalisasi pajak dan retribusi, pemutakhiran data wajib pajak, serta penagihan piutang.
Pemerintah daerah juga berencana mengembangkan potensi pendapatan dari sektor pariwisata, pertambangan, perikanan, dan properti. Optimalisasi penerimaan tersebut ditegaskan tetap memperhatikan kondisi masyarakat agar tidak membebani kelompok ekonomi kecil.
Dari sisi belanja, pelayanan dasar menjadi salah satu prioritas dalam RAPBD 2027. Anggaran pendidikan dialokasikan sebesar 31,16 persen, sedangkan sektor kesehatan sebesar 18,95 persen dari belanja daerah.
Adapun pembangunan infrastruktur diarahkan pada pembangunan dan peningkatan ruas jalan strategis, irigasi, penyediaan air minum, sanitasi, hingga akses menuju kawasan wisata.
Pemerintah daerah juga mengarahkan kebijakan anggaran untuk memperkuat sektor pertanian dan agroindustri, ketahanan pangan, pariwisata, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), koperasi, serta percepatan penurunan stunting.
Dalam penyusunan anggaran tersebut, efisiensi belanja disebut tidak hanya berkaitan dengan pengurangan pengeluaran, tetapi juga memastikan setiap program memiliki hasil yang terukur dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Setiap rupiah anggaran diarahkan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” tandasnya.
Admin