DPRD Sukabumi Tekankan Digitalisasi Pajak untuk Perkuat Pendapatan Daerah

DPRD21 views

JENDELAINFORMASIONLINE.com – Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Sukabumi menyoroti penurunan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2027. DPRD meminta pemerintah daerah mengoptimalkan potensi penerimaan daerah untuk memperkuat kemandirian fiskal di tengah tingginya ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat.

Sorotan tersebut disampaikan Sekretaris Komisi IV DPRD Kabupaten Sukabumi dari Fraksi Partai Gerindra sekaligus anggota Badan Anggaran (Banggar), Ruslan Abdul Hakim, setelah penyampaian pandangan umum fraksi dalam rapat paripurna DPRD, Kamis (1/10/2026).

Dalam catatannya, target PAD Kabupaten Sukabumi pada 2027 diproyeksikan sebesar Rp 897,54 miliar. Angka tersebut turun Rp 6,36 miliar atau sekitar 0,70 persen dibandingkan APBD murni 2026 yang mencapai Rp 903,91 miliar.

Menurut Ruslan, penurunan target PAD perlu menjadi perhatian dalam penyusunan RAPBD 2027. Hal itu karena pemerintah daerah pada saat yang sama menargetkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sukabumi berada pada kisaran 5,44 hingga 7,51 persen.

Fraksi Gerindra juga mencermati penurunan pada sejumlah komponen PAD. Pajak daerah diproyeksikan turun Rp 817,31 juta, dari Rp 496,52 miliar menjadi Rp 495,70 miliar. Sementara itu, komponen lain-lain PAD yang sah berkurang Rp 9,18 miliar menjadi Rp 139,43 miliar.

Di sisi lain, retribusi daerah menjadi komponen PAD yang diproyeksikan mengalami peningkatan, yakni sebesar 1,47 persen.

Selain penurunan target PAD, Gerindra menyoroti besarnya kontribusi pendapatan transfer terhadap keseluruhan pendapatan daerah. Dalam RAPBD 2027, pendapatan transfer diproyeksikan mencapai Rp 3,266 triliun atau 78,29 persen dari total pendapatan.

“Ketergantungan terhadap transfer pemerintah pusat pun masih tinggi. Pendapatan transfer dalam RAPBD 2027 diproyeksikan Rp 3,266 triliun atau 78,29 persen dari total pendapatan. Hal ini, jika tanpa dibarengi ekstensifikasi dan intensifikasi yang inovatif, akan melumpuhkan kemandirian otonomi daerah,” kata Ruslan.

Atas kondisi tersebut, Fraksi Gerindra meminta pemerintah daerah memperkuat strategi peningkatan PAD melalui sejumlah langkah. Di antaranya, digitalisasi sistem pajak dan retribusi, optimalisasi Pajak Air Permukaan, pemanfaatan aset daerah yang belum produktif, serta intensifikasi pajak dari sektor pariwisata dan galian.

Gerindra menekankan agar upaya peningkatan pendapatan tersebut tetap memperhatikan kemampuan masyarakat dan tidak menambah beban kelompok ekonomi kecil.

Lima Rekomendasi Gerindra untuk RAPBD 2027

Secara keseluruhan, Fraksi Partai Gerindra menyampaikan lima rekomendasi untuk menjadi perhatian dalam pembahasan RAPBD 2027. Rekomendasi tersebut mencakup penyelarasan APBD dengan program nasional, penguatan ekosistem agroindustri dan pariwisata, digitalisasi PAD, pengelolaan pembiayaan dan defisit anggaran, serta percepatan pengadaan melalui mekanisme early tender.

Rekomendasi tersebut menjadi bagian dari masukan DPRD kepada pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan anggaran tahun mendatang. Melalui pembahasan bersama, berbagai usulan itu diharapkan dapat dipertimbangkan sesuai kebutuhan pembangunan dan kemampuan keuangan daerah.

Dalam jawaban bupati atas pandangan umum fraksi, Pemerintah Kabupaten Sukabumi menyatakan RAPBD 2027 diarahkan untuk memperkuat sektor pertanian dan pariwisata, meningkatkan konektivitas infrastruktur, serta memperkuat ketahanan pangan dan pelayanan dasar.

Pemerintah daerah juga menyambut usulan penerapan early tender agar pekerjaan fisik dan pembangunan infrastruktur strategis dapat dimulai pada triwulan pertama 2027.

Sementara itu, rekomendasi mengenai integrasi sistem e-tax dan audit kepatuhan Pajak Air Permukaan akan dibahas dalam tahapan pembahasan RAPBD berikutnya.

Dengan demikian, pembahasan RAPBD 2027 tidak hanya berkaitan dengan penetapan besaran pendapatan dan belanja daerah, tetapi juga menyangkut strategi pemerintah dalam meningkatkan penerimaan, mengelola ketergantungan terhadap dana transfer, dan memastikan anggaran mendukung prioritas pembangunan Kabupaten Sukabumi.

Admin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed