JENDELAINFORMASIONLINE.com – Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Sukabumi, Uden Abdunnatsir, menggelar kegiatan Reses ke-II Masa Sidang 2025 di Kampung Banen, Desa Buniwangi, Kecamatan Gegerbitung, Senin (5/5/2025). Reses yang dihadiri lebih dari 150 peserta dari berbagai latar belakang itu menjadi ajang menyerap beragam aspirasi masyarakat, mulai dari persoalan kesehatan hingga pertanian.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Anggota Komisi IV DPR RI, drh Slamet, yang ikut mendengarkan keluhan serta masukan dari masyarakat.
Akses BPJS PBI yang Menyulitkan
Salah satu sorotan utama dalam forum tersebut adalah keluhan warga terkait sulitnya mendaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI). Proses administrasi yang dianggap berbelit membuat banyak warga yang seharusnya berhak, justru tidak terakomodasi dalam program bantuan ini.
“Warga menyampaikan harapan agar akses terhadap BPJS PBI dipermudah. Saat ini prosesnya dirasa cukup menyulitkan,” ujar Uden.
Jalan Lingkungan Tak Tersentuh Pembangunan
Warga juga mengeluhkan lambatnya pengerjaan pengerasan jalan lingkungan. Keluhan ini berkaitan erat dengan kebijakan SK Bupati Sukabumi tentang kamus usulan pembangunan, yang tidak memasukkan wilayah Gegerbitung dan sekitarnya dalam prioritas infrastruktur.
“Dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), wilayah Dapil IV tidak tercantum untuk perbaikan jalan lingkungan. Kalau mau dibangun, SK Bupati itu harus dicabut dulu,” tegas Uden.
Pendidikan: Fasilitas Rusak, Minat Menurun
Dunia pendidikan pun tak luput dari perhatian. Masyarakat menyampaikan kekhawatiran atas rusaknya bangunan sekolah dan rendahnya kesejahteraan guru. Selain itu, menurunnya minat masyarakat untuk menyekolahkan anak-anak ke sekolah di bawah naungan Kementerian Agama (Kemenag) juga menjadi sorotan.
Uden mendorong kolaborasi antara Kemenag dan Kemendikdasmen agar mutu pendidikan di Sukabumi bisa meningkat dan lebih kompetitif.
Petani Merugi, Harga Gabah Tak Sesuai HPP
Di sektor pertanian, para petani mengeluhkan harga gabah yang masih jauh di bawah Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang ditetapkan sebesar Rp 6.500 per kilogram. Uden menyebut akan memperjuangkan agar petani tidak lagi dirugikan oleh disparitas harga tersebut.
Komitmen Perjuangkan Aspirasi
Uden menegaskan bahwa semua masukan yang diterima akan menjadi bahan perjuangan di lembaga legislatif. Ia berjanji untuk mengawal aspirasi masyarakat hingga ke tingkat pusat agar setiap persoalan dapat ditangani secara konkret.
“Kami akan terus mendorong agar suara masyarakat Gegerbitung dan sekitarnya mendapat perhatian serius, baik di tingkat kabupaten maupun nasional,” tuturnya.
Kegiatan reses ini diharapkan menjadi pintu masuk untuk menghadirkan solusi atas berbagai tantangan yang dihadapi warga, sekaligus memperkuat peran wakil rakyat dalam menjembatani kebutuhan masyarakat dengan kebijakan pemerintah.
Admin