JENDELAINFORMASIONLINE.com – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kabupaten Sukabumi mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi musim hujan yang berpotensi menimbulkan banjir bandang dan tanah longsor. Dorongan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sukabumi, Kamis (13/11/2025), yang membahas pandangan umum fraksi terhadap Nota Pengantar Bupati mengenai Raperda Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran, dan Penyelamatan Non Kebakaran.
Ketua Fraksi PKS, Leni Liawati, menegaskan bahwa kondisi geografis dan geologis Kabupaten Sukabumi menjadikan wilayah ini sangat rentan terhadap bencana hidrometeorologi. Karena itu, PKS meminta pemerintah daerah memperkuat alokasi anggaran kebencanaan, terutama untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi secara cepat pada fase tanggap darurat maupun pascabencana.
“Menjelang musim hujan, kami mengajak semua pihak untuk bersiap menghadapi potensi bencana. Pemerintah daerah harus sigap mengantisipasi dan merespons kemungkinan banjir bandang dan longsor yang kerap terjadi di Kabupaten Sukabumi,” ujar Leni.
Selain menyoroti kesiapsiagaan, Fraksi PKS juga mendesak pemerintah daerah menindak tegas pelaku penebangan hutan liar. Praktik tersebut dinilai turut memicu banjir bandang yang terjadi di beberapa titik dalam beberapa waktu terakhir.
Leni turut menyampaikan aspirasi warga terdampak bencana di Kampung Cikondang, Desa Wangunsari, Kecamatan Cisolok, serta Kampung Cisarua, Desa Cidadap, Kecamatan Simpenan. Menurutnya, sejumlah rumah yang rusak berat kini tidak layak huni dan memerlukan relokasi segera ke kawasan yang lebih aman.
Di sisi lain, PKS memberikan apresiasi kepada Bupati Sukabumi atas pengajuan Raperda tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran serta Penyelamatan Non Kebakaran. Leni menilai inisiatif tersebut sebagai langkah strategis dalam memperkuat sistem manajemen keselamatan daerah agar lebih terstruktur, terpadu, dan tangguh dalam menghadapi berbagai jenis bencana.
Namun demikian, PKS mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak hanya fokus pada penanganan saat bencana terjadi. Upaya pencegahan di tingkat hulu melalui edukasi, inspeksi berkala, serta penegakan standar keselamatan di bangunan publik dan permukiman harus diprioritaskan.
“Pemerintah daerah perlu melibatkan masyarakat secara aktif dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran maupun bencana lainnya. Sosialisasi, pelatihan, dan pembentukan tim relawan sangat penting untuk memperkuat ketangguhan warga di tingkat lokal,” tambah Leni.
Admin